TRENDING NOW

TUKANG KIBUL : Kisruh impor gula dan beras di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan banyak kritik publik. Pasalnya, kebijakan tersebut jelas sangat merugikan petani dan akan berdampak keterpilihan Jokowi di kalangan petani pada Pilpres 2019.

"Kebijakan impor rezim Jokowi bukan hanya membuat geram petani. Bahkan ekonom-ekonom senior di Indonesia mengkritik keras Jokowi karena lagi-lagi Jokowi membuat kebijakan blunder yang dapat merugikan petani, membuat kebijakan impor di saat panen raya," tutur pengamat politik Panji Nugraha kepada wartawan, Rabu (26/9).

Menurutnya, Jokowi tidak punya pandangan strategis untuk solusi perbaikan eknomi yang terpuruk. Padahal, faktanya anjloknya nilai tukar rupiah dipengaruhi karena kuota impor lebih tinggi daripada ekspor.

"Jika keadaan Indonesia demikian justru hal tersebut membuat sentimen negatif rakyat ke Jokowi semakin besar karena dinilai kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat. Akibatnya persoalan ekonomi Indonesia saat ini belum dapat tercapai," papar Panji.

Dia memastikan bahwa kebijakan impor bahan pangan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan merugikan Presiden Jokowi di pilpres mendatang.

"Pemilih petani otomatis akan berpihak kepada pasangan lain yang dinilai tidak merugikan petani dan lebih mementingkan kesejahteraan kelompok tani. Dan hal tersebut semakin membuat posisi Jokowi sebagai capres terdesak dan sulit memenangkan pertarungan di Pilpres 2019, terutama soal janji Jokowi yang akan stop impor tapi nyatanya sebaliknya," imbuh Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI)
Sambil membakar ban, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan aksi di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).


Dalam orasinya, mahasiswa menilai semenjak Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Mereka menghimbau agar rakyat bersabar karena Indonesia tengah diuji.

"Semenjak Jokowi berkuasa, ekonomi semakin terpuruk. Ini menandakan indonesia tidak bisa berdikari. Tapi kita harus sabar, indonesia tengah diuji lewat Jokowi," teriak orator.

Dalam aksi ini, Aliansi UMJ membentangkan spanduk yang berisi kecaman atas tindakan represif aparat Kepolisian dalam menangani aksi mahasiswa di berbagai daerah.

Selain itu, mereka juga mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, seperti impor pangan yang merugikan petani akibat kebijakan impor.

Aksi ini mendapatkan pengawalan satu kompi aparat Kapolisian Resort Jakarta Pusat atau sekitar 300 personel.
TUKANG KIBUL : Masuknya sejumlah kepala daerah ke dalam jajaran tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi kekawatiran sejumlah pihak. Diantaranya politisi Gerindra.

Politisi Gerindra Iwan Sumule menilai adanya nama kepala daerah di tim kampanye mengindikasikan adanya sistem yang memanfaatkan aparatur sipil negara untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurutnya kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf patut diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Salah satunya penggunaan fasilitas negara dan melakukan tekanan kepada bawahan.


"Pemilu bisa berlangsung tidak jujur dan adil karena para aparatur sipil negara mendapat tekanan dari kepala daerah untuk mengkondisikan kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin di daerahnya," ujar Caleg DPR-RI Gerindra  nomor urut 6 untuk daerah pemilihan Jakarta Timur itu saat dihubungi, Sabtu, (22/9)

Iwan mengingatkan bahwa tugas kepala daerah fokus pada kinerja untuk membangun perekonomian masyarakat yang sedang lesu. Bukan ngurusin pemenangan Pilpres. Jangan sampai, masuknya kepala daerah dalam tim kampanye membuat kinerja membangun daerah yang dipimpin terbengkalai lantaran berfokus untuk memenangkan pasangan yang didukung.
TUKANG KIBUL : Sikap hormat Capres Joko Widodo saat lagu Indonesia Raya dalam acara pengundian nomor urut di KPU dianggap kurangnya wawasan Jokowi.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menjelaskan hormat saat lagu Indonesia raya biasa dilakukan saat pengibaran bendera, bukan saat lagu Indonesia diperdengarkan atau dinyayikan.

Menurutnya sejak zaman dahulu pemimpin bangsa tidak melakukan sikap hormat dengan tangan di pelipis saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan atau dinyinyakan.



"Ini menandakan wawasannya minim. Mungkin imajinasinya saat hormat upacara bendera," kata Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/9).

Andrianto mengaku tak heran, dengan tindakan Jokowi tersebut. Sebab selama menjadi presiden, Jokowi kerap melakukan kesalahan-kesalahan.

Ia mencontohkan saat masalah perekonomian mengemukan, mantan Walikota Solo itu hanya menjawab ora iso mikir alias tidak bisa mikir saat ditanya oleh awak media.

Terbongkar! Naik Mobil Klasik ke KPU, Rupanya Land Rover Jokowi-Ma'ruf Nunggak Pajak
"Memang enggak bisa. Dia dipaksakan untuk dijadikan presiden," ujarnya.

Untuk diketahui, sikap ketika lagu kebangsaan dikilamdangkan ada aturannya. Yakni tertuang dalam Undang-Undang No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Di dalam pasal 62 dijelaskan, saat lagu Indonesia Raya berkumandang, setiap orang wajib berdiri tegak dan bersikap hormat. Adapun isi pasal itu



"Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat."

Arti dari 'berdiri tegak dengan sikap hormat' yang dimaksud pada Pasal 62 juga dijelaskan dengan rinci. Berikut penjelasannya.

"Yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.


TUKANG KIBUL :  Sejumlah pengusaha katering makanan melaporkan mengalami kerugian hingga Rp 15 miliar rupiah yang disebabkan oleh oknum yang mengatasnamakan relawan Jokowi. Para pengusaha katering ini melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Pusat pada Kamis (20/9/18).

Oknum tersebut mengaku bahwa mereka diberikan proyek pengadaan katering pada saat Asian Games di Palembang pada Agustus lalu. Namun hingga saat ini pembayaran konsumsi tersebut belum dilunasi.


Ditipu Rp 15 Miliar, Pengusaha Katering Laporkan Oknum Diduga Relawan Jokowi
Mengetahui laporan tersebut, tim advokasi hukum relawan Jokowi - Ma'ruf kemudian melakukan investigasi terkait laporan tersebut. Tak tanggung-tanggung tim advokasi juga akan mengecek langsung laporan tersebut. Jika terbukti penipuan itu dilakukan oleh relawan Jokowi - Ma'ruf maka tim akan mengambil langkah hukum dan melaporkan pelaku penipuan.


Artikel ini telah tayang di Gelora News dengan judul Ditipu Rp 15 Miliar, Pengusaha Katering Laporkan Oknum Diduga Relawan Jokowi
Sumber: https://www.gelora.co/2018/09/ditipu-rp-15-miliar-pengusaha-katering.html
TUKANG KIBUL : Dua pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019 kini telah memiliki nomor urut.

Pengundian nomor urut untuk Pilpres 2019 dilakukan di Kantor KPU, Jumat (21/9/2018) malam.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memegang nomor urut 1.

Sedangkan, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memegang nomor urut 2.

Namun rupanya, ada kejadian yang menjadi perhatian publik saat pengambilan nomor urut untuk capres cawapres Pilpres 2019.

Yakni ketika lagu Indonesia raya dikumandangkan sebelum rapat pleno terbuka dari KPU dimulai.

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, keempat capres dan cawapres tampak berdiri secara serempak.

Namun ada sikap berbeda yang ditunjukkan Jokowi ketika lagu Indonesia Raya berkumangan.

Jokowi tampak memberikan hormat dengan posisi tangan kanan yang ia letakkan di pelipis.

Sedangkan ketiga capres cawapres, Prabowo, Sandiaga dan Maruf Amin terlihat berdiri tegap dengan menaruh kepalan tangan di sisi paha masing-masing.

Ketiganya tampak berdiri sambil menatap ke depan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Sikap berbeda yang ditunjukkan Presiden Jokowi itu tampaknya menuai beragam reaksi.

Salah satunya adalah ada sebuah artikel dari portal media yang mengulas peristiwa tersebut.

Melihat artikel tersebut, salah satu politisi rupanya ikut memberikan tanggapannya.

Ia adalah wakil ketua DPR, Fadli Zon.

Dilansir dari laman Twitternya, Fadli Zon tampak memberikan komentar terhadap artikel yang menulis soal sikap berbeda Jokowi saat lagu Indonesia raya berkumandang.

"Saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya di KPU, Jokowi Kok Beri Hormat ?" tulis artikel tersebut pada judul.

Fadli Zon yang membagikan kembali artikel itu pun lantas memberikan komentarnya.

Fadli Zon lalu memberikan pertanyaan soal seperti apa aturan yang benar yang harus dilakukan ketika seseorang mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang.

Yakni dengan sikap tegap atau sambil hormat seperti yang dilakukan Jokowi ?

Atas kejadian tersebut, Fadli Zon pun meminta penjelasan kepada Jokowi.

Apakah sikap yang dilakukan olehnya benar atau tidak ?

"Aturan protokoler ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya harus jelas, sikap tegap sempurna atau sambil menghormat? P @jokowi harus jelaskan," tulis Fadli Zon.


Cuitan yang ditulis oleh Fadli Zon itu pun menuai beragam reaksi dari netizen.

Hal itu terlihat dari 652 pengguna Twitter yang menyukai cuitan tersebut.

Serta ada 220 pengguna Twitter yang membagikannya kembali.

Soal polemik sikap yang harus dilakukan ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, berikut penjelasannya menurut Undang-undang.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber, setiap orang yang mendengar lagu Indonesia Raya sudah sepatutnya menunjukkan sikap hormat.

Namun, bagaimanakah sikap hormat yang dimaksud?

Apakah dengan meletakkan tangan di samping kepala? Meletakkan tangan di dada? Atau berdiri tegak dengan tangan di samping?

Sesuai penjelasan UU nomor 24 tahun 2009, yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.
TUKANG KIBUL : VIVA – Ketua tim kampanye calon presiden dan calon wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadwalkan kunjungan ke kaum emak-emak di pelosok daerah. Bahkan, kaum janda ditargetkan menjadi objek agenda blusukan dia bersama Jokowi.


"Kalau saya, chemistry dengan Jokowi, urusan apa? Keliling kampung, dari rumah ke rumah, dari janda ke janda. Yang berusia lanjut kami temui, yang muda bagian yang lain. Mulai besok secara personal sudah berjalan, walau nanti rapatnya belakangan," ujar Dedi di kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jumat 21 September 2018.

Dedi menuturkan, pesan yang akan dibawa untuk kaum emak-emak ini di antaranya tentang prestasi Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Bahkan, Dedi memastikan tidak akan menutupi kekurangan-kekurangan pada janji-janji politik Jokowi.


"Ada dua hal yang harus di-update. Pertama, yaitu prestasi kerja yang dilakukan Jokowi. Kemudian, untuk kekurangan-kekurangannya kami terbuka, mengakui dan itu untuk perbaikan ke depan. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna dalam bekerja," kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Dedi juga melarang semua anggota tim bermanuver menyerang dua figur lawan dengan kampanye hitam. Menurutnya, biarkan masyarakat menilai seluruh figur yang ada dengan prestasi kerja masing-masing.

"Kami di tim kampanye tidak segan untuk memberhentikan dan mengeluarkan anggota kampanye yang terlibat dalam kampanye kotor. Kami tidak ingin pemilu diisi oleh konflik yang menyerang personal. Kami larang untuk serang Prabowo dan Sandiaga Uno," tuturnya. (ren)

Recent Posts